Office
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Jakarta Pusat 10430
Indonesia
Aghnia Maurizka Prameswari
30 September, 2022
Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of ReasonPenentuan apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar hukum dalam persaingan usaha dapat dinilai dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Pengaturan hukum persaingan usaha tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari penguasaan pasar dan perlaku bisnis yang anti persaingan, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan efisien dalam melakukan kegiatan ekonomi, juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.
Aghnia Maurizka Prameswari
25 August, 2022
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Aghnia Maurizka Prameswari
14 July, 2022
Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Aghnia Maurizka Prameswari
16 September, 2022
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, keadaan ini juga diiringi oleh beberapa dampak negatif yang menimpa masyarakat Indonesia termasuk Pemerintah. Salah satunya ialah ancaman terhadap hak atas privasi pada data pribadi karena maraknya terjadi pencurian data.
Aghnia Maurizka Prameswari
09 August, 2022
Pada UU No 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker) menambahkan istilah baru terkait perseroan terbatas yaitu badan hukum perseorangan. UU Ciptaker memberi pengertian bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Aghnia Maurizka Prameswari
June 30st, 2022
Apabila seorang pemegang hak atas tanah meninggal dunia dan ahli waris atas tanah tersebut lebih dari satu orang, pada umumnya hanya diperlukan peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris sebagai pemilik bersama. Namun, jika pada kenyataannya para para ahli waris bersepakat untuk mengalihkan hak tersebut kepada salah satu orang penerima warisan maka dibutuhkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).
Aghnia Maurizka Prameswari
02 September, 2022
Seorang pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
Aghnia Maurizka Prameswari
20 July, 2022
Terdapat sengketa merek di Pengadilan Negeri Niaga surabata antara MS GLOW dan PS GLOW yang baru saja selesai dengan pembacaan putusan pada tanggal 17 Juli 2022. Dilansir pada SIPP PN Surabaya, dalam perkara ini hakim mengabulkan gugatan PS GLOW untuk seluruhnya kepada Pihak MS GLOW sebagai tergugat dengan petitum:
Aghnia Maurizka Prameswari
June 24st, 2022
Presidential Threshold merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi.