Office
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Jakarta Pusat 10430
Indonesia
Muhammad Hafidzul Fikri
16 Desember, 2022
Pengendali data pribadi didefinisikan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi”.
Muhammad Hafidzul Fikri
Transaksi jual-beli saat ini yang marak dilakukan melalui online telah banyak menimbulkan permasalahan terutama pada objek jual beli dalam contoh kasus adanya keluhan konsumen terhadap barang yang dia pesan misalnya tidak sesuai dengan yang ada di foto atau gambar. Dalam hal ini hak khiyar menjadi pilihan untuk mengatasi masalah tersebut hak khiyar adalah opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli.
Muhammad Hafidzul Fikri
03 November, 2022
Undang-undang nomor 3 tahun 2022 merupakan dasar hukum bagi pemindahan ibu kota negara (“UU IKN”). Dalam UU IKN ini terdapat 11 BAB pembahasan yang mengatur hal-hal pokok Mulai dari pembentukan, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan khusus, pemindahan kedudukan lembaga negara, hingga pendanaan dan pengelolaan anggaran.
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ialah undang-undang yang baru disahkan oleh DPR RI pada tanggal 20 September 2022. Undang-undang ini terdiri dari 16 BAB dan 76 Pasal, mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.
Muhammad Hafidzul Fikri
17 November, 2022
Harta bersama dalam suatu pernikahan ialah harta yang didapat dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari mereka dalam hubungan perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
Muhammad Hafidzul Fikri
17 Oktober, 2022
Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada sehingga mengakibatkan aktiva seperti aset dan pasiva seperti utang. Perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 ayat 9 UU PT.
Muhammad Hafidzul Fikri
02 Desember, 2022
Hak Keayaan Intelektual (HKI)/Intellectual property rights (IPR) are defined as property rights that arise or are born due to human intellectual abilities. Intellectual property in question includes creation in the fields of science, art, literature or technology. In essence, HKI is the right to enjoy economically the results of an intellectual creativity.
Muhammad Hafidzul Fikri
11 November, 2022
Pengertian obstruction of justice
Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.
Muhammad Hafidzul Fikri
17 Oktober, 2022
Jual beli merupakan kegiatan rutinitas manusia, namun akibat perkembangan teknologi yang semakin maju jual beli pun mengalami perubahan dimana sekarang ini telah ada jual beli secara online melalui beberapa marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD.ID dsb yang membuat kemudahan bagi para pelaku jual-beli.