Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 4 / 5
Diani Pracasya
November 21st, 2019
Bahwa seorang warga sipil di Indonesia diperbolehkan untuk memiliki senjata api dengan persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian (“UU No. 8 Tahun 1948”), diatur bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
User Rating: 0 / 5
Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
User Rating: 5 / 5
Membahas mengenai kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing harus mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM No.16 Tahun 2018”).
User Rating: 5 / 5
Salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam pemindahan Ibu Kota adalah aspek hukum. Implikasi yang sangat nyata adalah terdapat beberapa undang-undang yang harus untuk disesuaikan, dirubah, ataupun diganti, yaitu setidak-tidaknya terkait pembuatan RUU Ibu Kota, penganggaran, dan juga pengawasan.
User Rating: 0 / 5
Kontrak Karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.
User Rating: 5 / 5
June 12th, 2019
Based on Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 29 of 2016 pertaining Procedures for Granting, Disposal,
User Rating: 0 / 5
Dalam pelaksanaan kinerja perusahaan tentu tidak dapat terlepas dari karyawan administrasi (atau yang biasa disebut sebagai “Admin”).
User Rating: 0 / 5
Secara umum TPPU adalah kejahatan yang sangat serius dan dekat dengan tindak pidana korupsi, tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Dalam penyidikan kasus korupsi di KPK pun banyak yang mengakumulasikan dakwaannya bersamaan dengan TPPU.
User Rating: 5 / 5
There are some legal aspects from the establishment and execution of startup company in Indonesia, those are divided into several aspects, as following:
I. The Legal Aspect of startup entities:
Based on The Law of The Republic of Indonesia No.19/2016 about Amandment of The Law of The Republic of Indonesia No.11/2018 about Information and Electronic Transaction, the startup company is more adviseable to establish their entity into a legal entity such as limited liability company (PT) or limited parnership (CV).