Aghnia Maurizka Prameswari

Aturan dasar mengenai Hak guna usaha tercantum pada Pasal 28-34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, Hak Guna Usaha didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UU PA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

HGU dapat diberikan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun yang digunakan untuk perusahaan pertanian,perikanan atau peternakan. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah:

a.       warga-negara Indonesia;

b.      badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progressif, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukumnya. Pendaftaran ini meliputi:

a.       pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b.      pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c.       pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Terdapat 7 alasan hapusnya hak guna usaha, yaitu:

a.       jangka waktunya berakhir;

b.      dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;

c.       dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d.      dicabut untuk kepentingan umum;

e.       diterlantarkan;

f.        tanahnya musnah;

g.       ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

Demikian penjelasan mengenai Hak Guna Usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.